Feb 28, 2014

Hello dear readers

It has been nearly two years after my last article at this blog. Sometimes, I really miss to write and to express on many things related with publicly listed companies. But, I have to comply with the agreement I have signed before I left my previous job with Bisnis Indonesia.
Writing articles on companies, in both positively and negatively tones, has so far enriched me how to learn making an interesting stories. It is not just about following the basic concept of journalistic such as 5W and 1H, but also sharpening my analysis skills to put all missing parts of the entire event of corporate actions into an intact stories.
Based on my experiences, some publicly listed companies sometimes filed incomplete disclosure to Indonesia Stock Exchange's website. They like using special purpose vehicles such as incorporated in British Virgin Islands or Cayman Islands in doing transactions. Sometimes they don't disclose the takeover price or they use the same persons to do several deals and just change their first or second names. It is really funny. As long as you are detail, you might see the big picture of the deals. 

3 comments:

Anonymous said...

Perusahaan offshore tersebut disebut SPV atau special purpose vehicle yaitu entitas atau perusahaan yang sengaja dibentuk untuk tujuan transaksi khusus seperti pada sekuritisasi hutang (securitization) misalnya.

Maksud awal pembentukan SPV adalah untuk mengisolasikan resiko dan melindungi investor. Namun SPV juga bisa digunakan untuk tujuan perpajakan dan pada akhirnya untuk menghindari peraturan.

Transaksi “legal tetapi esensinya melanggar hukum” seperti ini adalah transaksi bisnis yang jamak terjadi di Indonesia.

Sebagian orang menyebut sebagai Negara “Tax haven”. Bahkan modus seperti ini dapat terindikasi tindakan money laundering
Membuat sesuatu yang untuk kepentingan tertentu, katakanlah membuka opening account saja di suatu bank atas nama perorangan atau perseroan, tentunya dimintakan data data seperti KTP atau anggaran dasar dll. Andai saja expired pun tetap dimintakan yang baru.

Kasus yang terkuak seperti Korporasi Raja Garuda Mas di Sektor Sumber Daya dan bagaimana dengan perusahaan yang telah ipo pun dengan mudahnya mengakali aturan otoritas. Namun berbagai aksi korporasi dari suatu perusahaan yang tidak transparan puluhan kali dan menjadi kasus baru yang terkuak bilamana telah terjadi korban.

Sayang, tampaknya sering kali otoritas bursa atau OJK (Bapepam dulu) menutup mata dalam kasus seperti ini !!

wisnu wijaya said...

Terima kasih sudah mampir ke blog saya dan memberikan informasi yang jelas.
Persoalan SPV memang menjadi problem besar di bursa kita. Banyak transaksi2 bersembunyi di balik SPV atau kustodian bank asing.
Siapa yang bisa melacak sampai ke BVI? lalu emiten tinggal bilang...itu SPV bukan afiliasi dan tidak perlu RUPS...:)

Anton Ja said...

ya, sudah lama gak ada ulasan